You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
KI DKI Edukasi Kepala SMK di Jakbar Bentuk PPID
photo Budhi Firmansyah Surapati - Beritajakarta.id

KI DKI Edukasi Kepala SMK di Jakbar Bentuk PPID

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mengedukasi kepala SMK di Jakarta Barat tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebagai implementasi dari Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"Kepala sekolah selaku atasan PPID tidak perlu langsung menanggapi pemohon informasi."

Edukasi ini diberikan di sela kegiatan Pembinaan Musyawarah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  2024 yang digelar Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Wilayah II Kota Jakarta Barat, Jumat (20/9).

Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin mengatakan, SMK negeri maupun swasta yang menerima anggaran dari pemerintah merupakan badan publik yang wajib membentuk PPID.

Pj Gubernur Hadiri Pekan Grebek Sampah di Pluit

"Sebagai kepala sekolah, tugas bapak-ibu adalah membentuk PPID di sekolah masing-masing," ujarnya, seperti dikutip dari rilis yang diterima redaksi Beritajakarta.

Menurut Luqman, PPID ini amanat UU KIP dan kedudukannya sangat penting untuk memperjelas alur dan mekanisme permohonan informasi, sekaligus meminimalisir kehadiran pemohon informasi yang beritikad tidak baik dan mengganggu kinerja badan publik.

"Jika sudah ada PPID, kepala sekolah selaku atasan PPID tidak perlu langsung menanggapi pemohon informasi. Serahkan saja kepada mekanisme yang ada, seperti staf PPID yang bertugas di layanan informasi," terang Luqman.

Dia menambahkan, setiap pemohon informasi harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan kategorinya. Dicontohkannya, untuk pemohon perseorangan, syarat yang harus dipenuhi adalah KTP dan surat permohonan informasi.

Sementara itu, jika pemohon mewakili kelompok, maka wajib melampirkan KTP, surat kuasa atau pernyataan kelompok, serta surat permohonan informasi. Sedangkan pemohon atas nama badan hukum, dokumen yang diperlukan meliputi akta pendirian dari SK Kemenkumham RI dan surat permohonan informasi.

"Mekanisme memperoleh informasi publik harus didasarkan pada prinsip kecepatan, ketepatan waktu, dan biaya ringan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. PPSU Jelambar Himpun 144 Liter Minyak Jelantah

    access_time01-04-2026 remove_red_eye1718 personBudhi Firmansyah Surapati
  2. Pramono Upayakan Tak Ada Pemberhentian Kerja PPPK

    access_time29-03-2026 remove_red_eye1305 personDessy Suciati
  3. Jaksel dan Jaktim Berpotensi Diguyur Hujan Ringan

    access_time31-03-2026 remove_red_eye1081 personDessy Suciati
  4. DPP APWI Gelar Halal Bihalal Bersama Widyaiswara

    access_time01-04-2026 remove_red_eye1070 personFolmer
  5. Satpol PP Pesanggrahan Tertibkan Puluhan Spanduk dan Baliho

    access_time30-03-2026 remove_red_eye892 personTiyo Surya Sakti